Demokrasi dan Pelaksanaannya

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.

1. Demokrasi Liberal

Adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Landasan demokrasi liberal :

1. maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.
2. konstitusi RIS 1949 (pasak 116 ayat 2), dan
3. konstitusi UUD sementara tahun 1950 (pasal 83 ayat 2).

Ciri-ciri demokrasi liberal :

1. adanya golongan mayoritas/minoritas,

2. penggunaan sistem voting,oposisi, mosi dan demonstrasi, serta multipartai.

 

2. Demokrasi Terpimpin

Adalah paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong-royong antar semua kekuatan nasional progresif devolusioner berporoskan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi yang tidak memperhatikan hak-hak asasi warga negaranya, dan tidak pula mengenal lembaga kekuasaan dalam tata pemerintahannya. Demokrasi terpimpin berlangsung mulai Juli 1959-april 1965.

 

Ciri khas Demokrasi Terpimpin adalah

1. Dominasi dari presiden,
2. Terbatasnya peranan partai politi,
3. Berkembagnya pengaruh komunis, dan
4. Meluasnya peranan ABRI (TNI) sebagai unsur sosial politik.
5. Adanya rasa gotong royong,
6. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain,
7. Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat,

8. Melarang propaganda anti nasakom, dan menghendeaki konsultasi  sesama aliran progresif revolusioner.

 

3. Demokrasi Pancasila

Alenia IV Pembukaan UUD 1945, menegaskan “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang

Maha Esa,…”.

Dari kalimat tersebut, jelas bahwa negara RI adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi yang diterapkan adalh demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, atau disebut demokrasi pancasila.

Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasai yang dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasarkan oleh babgsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

 

Ciri-ciri umum Demokrasi Pancasila :

1. Mengutamakan musyawarah mufakat,
2. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat,
3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain,
4. Selalu diliputi semangat kekeluargaan,
5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah,
6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, dan

7. Kepurtusan dapat dipertanggung jawabkan secara mporl kepada Tuhan Yang

Maha Esa nberdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan .

8. Demokrasi Pancasila mulai berlaku sejak Maret 1966- Mei 1998, dan mulai

Mei 1998 sampai sekarang berlaku Demokrasi Pancasila dalam Reformasi.

 

 

Pelaksanaan Demokrasi  Di Indonesia

Istilah Demokrasi secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos.Demos berarti rakyat dankratein/kratos berarti pemerintahan.

Jadi Demokrasi adalah Seperangkat gagasan dan prinsip kebangsaan yang brmakna harkat dan martabat manusia yang bertujuan berikan kesejahteraan dan bahagia sebagai manusia yang mandiri.

Sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup menarik. Dalam upaya mencari bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di negara RI, ada semacam trial and error, coba dan gagal. Namun kalau direnungkan swcara arif, ternyata untuk menuju ke sistem demokrasi yang ideal perlu waktu yang cukup panjang.

Sebagai perbandingan dapat dilihat sejarah perkembangan konsep demokrasi di Amerika Serikat, yaitu suatu negara yang dianggap sebagai negara demokrasi yang ideal sekali, di negar tersebut sebenarnya masih banyak kekurangan. Untuk menyusun konstitusi, amerika memerlukan waktu selama 11 tahun, untuk menghapus perbudakan memerlukan waktu 86 tahun, untuk memberi hak pilih kaum wanita memerlukan 114 tahun, dan untuk menyusun draf konstitusi yang melindungi seluruh warga negara memerlukan waktu selama 188 tahun. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia mencari bentuk demokrasi yang tepat sejak tahun 1945 hingga sekarang masih terantuk-antuk. Hal ini bukan karena ketidakseriusannya tetapi karena memerlukan waktu panjang.

Membicarakan demokrasi Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari periodesasi sejarah politik di Indonesia, yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan massa revolusi kemerdekaan, pemerintahan demokrasi liberal, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan demokrasi pancasila.

 

About kiki.febrian

manusia biasa yang simple dan apa adanya

Posted on Februari 13, 2011, in Kewarganegaraan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: